Pilkades Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Purbalingga akan dilaksanakan 1 (satu) tahap yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018. Hal itu diungkapkan oleh Plt. Bupati Purbalingga : DYAH HAYUNING PRATIWI, SE.,B.Econ. pada kegiatan Rakor Bidang Pemerintahan yang mengambil tema Mewujudkan Pemilihan Kepala Desa yang Demokratis, Transparan dan Akuntabel.

Dalam acara yang dihadiri Kepala Desa, Camat, Kepala OPD se-Kabupaten Purbalingga tersebut, Plt. Bupati Purbalingga mengatakan bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 disebutkan bahwa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Sementara itu pada tahun 2016, Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan Pilkades gelombang pertama dan pada tahun 2018 merupakan gelombang kedua yang semula akan dilaksanakan dalam dua tahap yaitu pada bulan September untuk 46 desa dan tahap 2 pada Desember untuk 138 desa. Namun setelah Pemkab Purbalingga melakukan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Dalam Negeri R.I. yang pada intinya mengemukakan bahwa apabila pelaksanaan Pilkades dalam 1 (satu) tahun 2 (dua) tahap akan tetap diperhitungkan sebanyak 2 (dua) gelombang serta mengingat pada tahun 2020 di Kabupaten Purbalingga terdapat 9 (sembilan) desa yang masa jabatan Kepala Desanya habis maka diputuskan Pilkades Tahun 2018 akan dilaksanakan serentak yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 yang diperuntukkan bagi Desa yang sedang mengalami kekosongan Kades dan Desa yang masa jabatan Kadesnya akan habis pada bulan September 2018 dan Maret 2019 dengan total sebanyak 184 Desa.

Rakor Pemerintahan 07.18 (2)

Jaksa Fungsional pada Seksi Intelijen : M. NURACHMAN ADIKUSUMO, SH.,MH. yang juga ikut dalam rakor dimaksud menyampaikan dalam rangka mewujudkan Pemilihan Kepala Desa yang demokratis, transparan dan akuntabel perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

  • Melaksanakan tata kelola anggaran Pilkades sesuai dengan prinsip dan ketentuan anggaran yang berlaku secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel ;
  • Melaksanakan tahapan Pilkades sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara konsisten dan bertanggungjawab ;
  • Membentuk Pemerintah Desa yang profesional, efisien, efektif, terbuka serta bertanggungjawab ;
  • Mewujudkan Desa yang maju, mandiri dan demokratis dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat Desa yang adil, makmur dan sejahtera.

Category: Kegiatan , slide